AparatPengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini. (3) PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Pembangunandesa sendiri menurut UU Nomor 6 tahun 2014 terbagi atas dua bagian. Pertama, pembangunan desa yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat desa. Kedua, pembangunan kawasan perdesaan yang merupakan pembangunan yang dirancang oleh pemerintah, kementerian/lembaga, serta perlibatan kerjasama antar pemerintah. Isidari ilmu tersebut merupakan teknik-teknik dan prosedur untuk menyimpan informasi secara efisien dan efektif. 18 Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN. Bintang Timur Steel. Download Download PDF. Full PDF Package Download Full PDF Package. This Paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. Download Download PDF. Download Full PDF Package. Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini. Pasal 10 (1) Surat edaran merupakan Naskah Dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi. Berikutjawaban yang paling benar dari pertanyaan: Pemerintahan daerah adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan buat mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara.Pemerintahan wilayah melakukan otonomi seluas-luasnya untuk mengendalikan serta mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan Halini mengingat dewan federal pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sidang federal. Bahkan dapat dikatakan bahwa dewan federal hanyalah merupakan badan pekerja dari sidang federal. UU. NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang paling penting adalah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh MPR Pemerintahandaerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan? wpe01o5. – Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemerintahan Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 butir 2"Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Struktur pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi 34 daerah provinsi yang dipimpin oleh gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Provinsi kemudian dibagi lagi menjadi kabupaten atau kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dan kota dipimpin oleh seorang wali Manan dalam buku berjudul Menyongsong Fajar Otonomi Daerah 2002 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Kepala Daerah dan jajarannya bukan alat kekuasaan sentralisme yang menampakkan diri sebagai pengaruh dengan simbol-simbol dan tingkah laku ototarian. Melainkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang bertanggung jawab dan harus tunduk pada pengawasan publik untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Sehingga dalam pemerintahan daerah, kepala negara baik bupati dan wali kota bekerja sama dengan DPRD. DPRD bertugas untuk mengawasi keputusan, kebijakan, peraturan, dan rencana kerja yang diambil kepala daerah juga meminta laporan pertanggung jawaban kepala daerah. Baca juga Faktor Penyebab Pemerintahan Tidak Transparan Perangkat daerah kabupaten atau kota Perangkat daerah kabupaten atau kota terdiri atas sekretaris daerah, secretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan kecamatan. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi kelurahan. Berikut penjelasannya Sekretariat Daerah Kepala daerah baik wali kota dan bupati, melakukan tugas pemerintahan dibantu oleh secretariat daerah. Sekretariat daerah bertugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasin administratif terhadap pelaksaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. ★ SMA Kelas 10 / PPKn SMA Kelas 10 KD daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintah Republik Indonesia. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….A. asas keterbukaan dan akuntabilitasB. asas otonomi dan tugas pembantuanC. asas kepastian hukum dan demokrasiD. asas pemerataan dan pembagian kekuasaanE. asas keseimbangan dan pembagian keuntunganPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Ujian Semester 2 Bahasa Inggris SMA Kelas 10Lisa is stand between Rina and Anne a. stand up b. stands c. sitting d. standing e. sit downCara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Materi Latihan Soal LainnyaUlangan Harian Seni Budaya SD Kelas 6Gerak Ritmik - Penjaskes PJOK SD Kelas 6Peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia - IPS Ekonomi SMP Kelas 7Interpretasi Citra - Geografi SMA Kelas 12Kesebangunan dan Kekongruenan - Matematika SMP Kelas 9Tema 3 SD Kelas 5UTS IPS SMP Kelas 7Renaissance dan Reformasi Gereja - Sejarah SMA Kelas 11UTS Pengelolaan Bengkel Sepeda Motor - SMK Kelas 12Ciri-ciri Makhluk Hidup - IPA SD Kelas 6 Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan, kalo Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nah, berikut ini ada hak, kewajiban, serta tugas dan wewenang dari Pemerintah Daerah. Ingin tahu? Yuk simak ulasannya pada artikel dibawah! Asas Penyelenggaraan NegaraHak Pemerintah DaerahKewajiban Pemerintah DaerahTugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Asas Penyelenggaraan Negara Dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang udah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya metode pemilu buat memilih kepala daerah. Pasal 24 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 menegaskan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Kepala daerah terpilih, akan memikul tanggung jawab kekuasaaan dengan melandaskan diri pada asas-asas penyelenggaraan negara. Pasal 20 ayat 1 menegaskan Sembilan asas penyelenggara negara yang terdiri dari Asas kepastian hukum. Asas tertib penyelenggara negara Asas kepentingan umum. Asas keterbukaan. Asas proporsionalitas. Asas profesionalitas. Asas akuntablilitas. Asas efesiensi. Asas efektivitas.. Asas umum penyelenggara negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepoteisme ditambah asas efesiensi dan asas efektivitas. Dengan begitu, penciptaan asas good governance atau penghapusan virus KKN di daerah jadi target strategis yang sangat krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pasal 19 ayat 2 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan, kalo penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Memilih kepala daerah secara langsung merupakan satu dari delapan hak yang dipunyai daerah. Pasal 21 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan adanya 8 hak yang dipunyai daerah dalam menyelenggarakan otonomi yaitu Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Memilih pimpinan daerah. Mengelola aparatur daerah. Mengelolah kekayaan daerah. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah Daerah Selain hak, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2, ada beberapa kewajiban yang dimilki oleh daerah yaitu Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan , dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meningkatkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengembangkan kehidupan demokrasi. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Mengembangkan sistem jaminan sosial. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah. Melestarikan lingkungan hidup. Mengelolah administrasi kependudukan. Melestarikan nilai sosial budaya. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah. Kemudian dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan secara efesien, efektif, transparan, akunrabel, tertib, adil, patut dan taat pada peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 25 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai tugas dan kewenangan, yaitu sebagai berikut ini Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Mengajukan rancangan Perda. Menetapakan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, ada beberapa tugas dari wakil kepala daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 1, yaitu Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerinthan daerah. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan instansi vertical di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan buat wakil kepala daerah propinsi. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan/dan atau desa buat wakil kepala daerah kabupaten/kota. Memberikan saran dan pertimbangan pada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Kemudian, dalam Pasal 25 & 26 kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mempertahankan serta memelihara keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan kehidupan demokrasi. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan. Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan rapat paripurna DPRD. Selain itu, kepala daerah juga mempunyai beberapa kewajiban lainnya, yaitu Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada pemerintah. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban pada DPRD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah pada pemerintah disampaikan pada presiden melaui Menteri Dalam Negeri buat Gubernur, dan pada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur buat Walikota satu kali dalam satu tahun. Laporan tersebut dipakai pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tentang laporan penyelenggaraan pemerintah daerah ini gak menutup adanya laporan lain baik atas kehendak kepala daerah atau atas permintaan pemerintah. Originally posted 2020-07-27 174430.